Kesenjangan Pendidikan di Indonesia (Sharing latar belakang Skripsiku)

Rasanya tidak akan ada habisnya membicarakan pendidikan di Negara Indonesia tercinta ini. Masalah demi masalah memang perlu dikaji untuk mencari jalan keluar terbaik dalam rangka menyelesaikan masalah yang ada atau sekedar meminimalisir dampak masalah yang mungkin terjadi. Negara ini memang masih berbenah dalam segala hal termasuk pendidikan. Pendidikan memang menjadi hal yang paling sering menjadi sorotan, karena lewat pendidikanlah sesuatu perubahan dimulai. Penciptaan generasi muda yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang dengan ilmu pengetahuan itu dapat melakukan pembangunan di segala bidang merupakan alasan umum mengapa pendidikan menjadi begiu penting.

Ironi yang justru terjadi dengan pendidikan di negara yang begitu luas ini adalah pendidikan tidak meluas merata ke seluruh penjuru nusantara. Di era pembangunan yang sedang gencar-gencarnya ini, kesenjangan masih dirasakan oleh wilayah-wilayah Indonesia yang berada jauh dari jangkauan pemerintah pusat. Wilayah Indonesia yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 kawasan yaitu kawasan barat dan kawasan timur, dimana letak pemerintahan pusat berada di kawasan barat membuat kesenjangan dalam banyak bidang antara kawasan barat yang dianggap sebagai pusat pemerintahan dan pusat pembangunan dengan kawasan timur Indonesia yang cenderung sulit dijangkau dari pusat pemerintahan. Berdasarkan data terakhir Kementrian Daerah Tertinggal, dari 183 daerah tertinggal di Indonesia, 70% berada di kawasan timur Indonesia.

Kesenjangan yang terjadi tersebut dapat terlihat dari beberapa indikator, diantaranya angka putus sekolah menengah pertama (SMP) tertinggi tahun ini terjadi di Provinsi Sulawesi Barat yang tidak lain terletak di kawasan Indonesia timur. Kondisi ini terjadi karena selain kekurangan biaya, juga jumlah sekolah yang terbatas sebagai sarana pendidikan para siswa. Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat pendidikan di SMP merupakan bagian dari program wajib belajar 9 tahun. Bila dilihat dari angka ketidaklulusan SMP tahun 2010, provinsi yang menduduki dua peringkat tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur dengan angka ketidaklulusan mencapai 39.87% dan Gorontalo dengan angka 38.80%, kedua provinsi ini terletak di kawasan Indonesia timur. Untuk angka mengulang ujian nasional atau ketidaklulusan tingkat SMA dan sederajat, kedua provinsi ini juga tetap menjadi yang tertinggi, dengan angka 52.08% untuk Nusa Tenggara Timur, 46.22% untuk Gorontalo, dan ditambah Maluku Utara diurutan ketiga dengan angka ketidaklulusan 41.16% yang semakin menambah panjang daftar provinsi dengan angka ketidaklulusan tertinggi yang berasal dari kawasan Indonesia timur.

Dalam materi Strategi dan Kebijakan Pembangunan Wilayah Kawasan Timur Indonesia, faktor penyebab utama kesanjangan antar daerah adalah sumber daya manusia, sumber daya alam,  infrastruktur, investasi, dan institusi. Faktor utama yang menyebabkan kesenjangan pendidikan adalah sumber daya manusia dan infrastruktur. Fenomena yang muncul adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas di kawasan Indonesia timur, dalam hal ini adalah tenaga pengajar baik guru maupun dosen yang sangat dibutuhkan dalam pembanguan pendidikan. Masalah infrastruktur juga tidak dapat dianggap remeh dalam permasalahan penyebab kesenjangan antar daerah. Bedasarkan data Kementrian PDT tahun 2005, aspek permasalahan daerah tertinggal yang terbesar adalah aspek sarana dan prasarana yaitu sebesar 50.81%, disusul aspek perekonomian lokal sebesar 18.39%, aspek sumber daya manusia 17.41%, aspek bencana alam dan konflik 9.38% serta  aspek kelembagaan daerah sebesar 4.02%. Aspek sarana dan prasarana yang berkaitan dengan tercapainya pendidikan tidak hanya jumlah dan kondisi gedung sekolah atau tempat-tempat pendidikan, tetapi juga akses menuju tempat pendidikan tersebut yang dalam hal ini berupa kondisi jalan.

Fenomena ketimpangan wilayah yang terlihat dari hasil data Bappenas dalam hal pembangunan infrastruktur diantaranya adalah kawasan barat Indonesia yang luas wilayahnya hanya 31.25% dari luas nasional dilayani jalan nasional dan propinsi yang total panjagnya encapai 37.687,5 km. Sementara itu wilayah kawasan timur Indonesia yang luasnya mencakup 68.75% dari luas nasional dilayani jalan nasional dan propinsi yang total panjangnya hanya 33.241,2 km. Kesenjangan pelayanan jalan ini semakin parah bila melihat kondisi jalan per Maret 2006, dimana lima provinsi tertinggi yang memiliki jalan rusak sebagian besar di kawasan timur Indonesia yaitu Kalteng (76%), Gorontalo (59.9%), Susel (54.2%), Maluku Utara (51.6%).